Evaluasi

1. Apa pengertian dari Budaya Politik dalam bahasa Sansekerta?
2. Orientasi Politik dibagi menjadi 3, yaitu....
3. Apa yang dimaksud dari Budaya Politik Parokial, Budaya Politik Subjek, dan Budaya Politik Partisipan?
4. Bentuk Budaya Politik Indonesia saat ini adalah....
5. Jenis Perilaku Politik Liberal adalah....
6. Apa saja bentuk peran serta Budaya Politik yang dapat kita lakukan?

Hakikat Budaya Politik

Hakikat Budaya Politik

1. Pengertian Budaya
Budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah yang artinya hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.

Budaya memiliki 3 wujud:
1. Sesuatu yang kompleks dari gagasan, ide, nilai, norma, peraturan, dsb
2. Sesuatu yang kompleks dari aktivitas serta tidakan berpola manusia dalam masyarakat
3. Sebagai benda- benda hasil karya manusia.

Kebudayaan memiliki 7 unsur yang dianggap sebagai cultural universal:
1. Peralatan dan kelengkapan hidup ( pakaian, perumahan, dll)
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi ( pertanian, peternakan, dll)
3. Sistem kemasyarakatan (organisasi politik, sistem hukum, dll)
4. Bahasa (lisan atau tulisan)
5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7. Religi ( sistem kepercayaan)

2. Pengertian Politik
Hoogewerf  menegaskan bahwa inti politik adalah kebijakan, yaitu suatu usaha manusia yang dilakukan tidak hanya untuk menyesuaikan diri secara pasif, melainkan secara aktif mengendalikan arah perubahan itu.

Konotasi positif terhadap pemaknaan politik sesuai dengan hakikat politik:
1. Politik dalam arti kepentingan umum: urusan politik senantiasa berhubungan dengan kepentingan umum.
2. Politik sebagai kebijakan: tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu.


3. Pengertian Budaya Politik

Orientasi Politik
Dibagi menjadi 3:

1. Orientasi Kognitif
meliputi:
1. Pengetahuan Politik
2. Peranan dan Kewajiban Politik
contoh: Peranan struktur politik sepertu badan legislatif, yudikatif, eksekutif

2. Orientasi Afektif
meliputi:
1. Peranan terhadap sistem politik
2. Preanan dalam politik
3. Aktor dan penampilan
contoh: Pemegang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator

3. Orientasi Evaluatif
meliputi:
1. Keputusan objek politik
2. Pendapat objek politik
contoh: Kebijaksanaan, keputusan,penguatan keputusan, dll.

Tipe-tipe Budaya Politik

Gabriel Al Almond dan Sidney Verba mengklasifikan tipe-tipe budaya politik berdasarkan orientasi warga negara terhdap politik dan pemerintahan negaranya, yang meliputi sistem sebagai objek umum, objek input, objek output, dan pribadi sebagai partisipan aktif.

Almond mengklasifikasikan tipe budaya politik menjadi tiga kelompok:

1. Budaya Politik Parokial terjadi jika frekuensi orientasi warga negara terhadap keemoat objek politik khusus seperti di atas mendekati nol. Artinya, orientasi politik terhadap peran-peran anggota masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan peran sosial dan religius. Mereka tidak memiliki harapan apapun untuk terjadinya perubahan pada sistem politik yang ada di dalam negaranya.

2. Budaya Politik Subjek terjadi jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Namun, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input berlaku secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipan aktif, mendekati nol. Artinya, warga negara menyadari akan adanya otoritas pemerintahan. Mereka mungkin menunjukkan kebangaannya terhadap sistem atau mungkin tidak menyukai. Mereka pun menilai keabsahan atau sebaliknya. Secara umum, hubungannya terhadap sistem dan output administratif merupakan hubungan yang besifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subjek.

3. Budaya Politik Partisipan adalah suatu kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Mereka cenderung diarahkan kepada peranan pribadi sebagau aktivis masyarakat, sekalipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peranan yang demikian bisa bersifat menerima atau menolak.

Seperti halnya Almond, Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews juga mengelompokkan tiga budaya politik warga negara menjadi:

1.Budaya Politik Parokial ditandai oleh adanya orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Biasanya terhadap pada masyarakat pra-industri.

2. Budaya Politik Subjek ditandai oleh ciri-ciri orientasi warga negara yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik. Biasanya terdapat pada masyarakat dengan sistem otoriter.

3. Budaya Politik Partisipan ditandai oleh adanya orientasi warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan politik sangat tinggi, seperti dalam pemungutan suara dan memperoleh informasi cukup banyak tentang kehidupan politik. Biasanya karakteristik yang seperti ini terdapat pada masyarakat demokrasi industrial.

Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews mengklasifikasikan budaya politik warga negara berdasarkan tinggi rendahnya segi-segi kebudayaan politik masyarakat, meliputi perasaan identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi untuk beprestasi, keyakinan akan kebebasan, keyakinan akan persamaan, efetivitas politik, dan kepercayaan akan pemerintahan.

Tipe Tipe Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia

Budaya Politik Indonesia saat ini adalah Campuran dari Parokial, Kaula, dan Partisipan , dari segi budaya Politik Partisipan , semua ciri- cirinya telah terjadi di Indonesia dan ciri-ciri budaya politik Parokial juga ada yang memenuhi yaitu  seperti berlangsungnya pada masyarakat tradisional dan pada budaya politik kaula ada yang memenuhi seperti warga menyadari sepenuhnya otoritas pemerintah.  Namun, masih belum dapat mempertanggung jawabkan hak hak rakyatnya dan dalam membangun kegiatan kepolitikan negara.

Setelah era reformasi memang orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk akan keputusan atau kinerja pemerintah baru . Perlu diketahui ketika era orde baru Demokrasi dikekang. Segala bentuk media dikontrol/diawasi oleh pemerintah lewat Departemen Penerangan supaya tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

Berikut adalah perkembangan dari budaya politik yang ada di Indonesia:

1.      Zaman Penjajahan Belanda

Zaman ini partai-partai politik tidak dapat hidup damai dan tentram.Hal ini disebabkan setiap partai yang menentang akan ditangkap,diasingkan, dipenjarakan atau disingkirkan.

2.      Zaman Penjajahan Jepang

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya:a) mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping benderaJepang,b) melarang penggunaan bahasa Belanda,c) mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dand) mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. JenderalImamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dansemua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri.

3.      Zaman Orde Lama

Budaya politik yang berkembang pada era ini masih diwarnai dengan sifatprimordialisme. Dari masyarakatnya sendiri, besarnya partisipasi berupa tuntutan yangdiajukan kepada pemerintah juga masih melebihi kapasitas sistem yang ada.

4.      Zaman Orde Baru

Gaya politik yang didasarkan primordialisme pada era Orde Baru sudah mulai ditinggalkan. Sifat birokrasi yang bercirikan patron-klien melahirkan tipe birokrasi patrimonial.Dari penjelasan diatas, mengindikasikan bahwa budaya politik yangberkembang pada era Orde Baru adalah budaya politik subjek. Dimanasemua keputusan dibuat oleh pemerintah, sedangkan rakyat hanya bisatunduk di bawah pemerintahan otoriterianisme Soeharto.

5.      Zaman Reformasi

Pada masa ini masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai dimensi penentu budaya politik.Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yangberlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yangaktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

Pentingnya Sosialiasasi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi adalah pola perkenalan dan pemahaman akan nilai dan sikap yang dianut masyarakat pada generasi yang lebih muda, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang akan mereka jalankan kelak bila dewasa. Sosialisasi politik adalah proses seorang warga negara mulai mengenal dan berpartisipasi dalam sistem politik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam partisipasi politik meliputi memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, mengikuti demonstrasi yang menentang atau mendukung kebijakan pemerintah.

Sosialisasi pengembangan budaya politik dalam masyarakat juga sangat berperan penting dalam pembentukan perilaku politik yang baik, hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki perilaku politik yang santun, saling menghormati, menghargai keberagaman, demokratis, tahu akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, nasionalistis, serta patuh pada aturan-aturan sosial.

Jenis-jenis perilaku politik :
1. Radikal : perilaku dimana seseorang selalu menginginkan adanya perubahan yang sifatnya mendasar, sikap yang keras, berusaha menuntut adanya perubahan

2. Liberal : perilaku dimana seseorang mewujudkan perilaku politik yang bersifat bebas, sesuai dengan akal sehat, serta hukum yang berlaku

3. Moderat : perilaku dimana seseorang bersifat selalu menghidari diri dari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem

4. Status Quo : perilaku dimana seseorang menginginkan suasana yang tenang, tetap melestarikan sikap yang telah ada

5. Reaksioner : perilaku dimana seseorang menentang kemajuan atau pembaruan, biasanya berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang sah

6. Konservatif : perilaku dimana seseorang memelihara Status Quo

Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Peran Serta Budaya Politik Partisipan

Suatu negara yang demokratis hendaknya menjamin perilaku politik warga negaranya dalam aturan hukum yang berkekuatan tetap dikarenakan setiap individu ditakdirkan memiliki aspirasi dan kehendak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Peran serta budaya politik partisipan dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti:

1. Aktivitas Partai Politik

Aktivitas partai politik merupakan kegiatan politik dalam menyampaikan gagasan, menentukan kebijakan- kebijakan umum, penentuan wakil- wakil partai untuk legislatif atau berupaya agar cita- cita partai terwujud.

Partai politik merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi melalui sistem politik yang telah disepakati bersama. Aktivitas ini meliputi kegiatan membentuk partai politik, bergabung dengan partai, serta melakukan kampanye partai politik.

2. Perekrutan Anggota Partai Politik

Dalam merekrut anggota, pengurus partai melakukan kontak pribadi, pendekatan kader, penyamaan visi- misi partai, dll.

3. Pemberian Suara dalam Pemilihan Umum

Merupakan pelaksanaan hak politik warga indonesia dan wujud pelaksanaan demokrasi pancasila dalam kehidupan bernegara. 

Peran serta masyarakat dalam pemilu berasaskan LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

4. Diskusi Politik

Diskusi politik merupakan proses pendewasaan politik melalui kegiatan tukar pikiran.

Diskusi politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki tanggung jawab dan moral, tertib sosial, dan  dapat membentuk perilaku politik yang santun.

5. Demonstrasi

Merupakan salah satu peran budaya politik partisipan, dan gerakan protes yang dilakukan sekelompok orang dihadapan umum.

Dilakukan untuk menyatakan pendapat sebuah kelompok

atau menentang kebijakan sebagai 

upaya penekanan secara politik.

Demikian pembahasan mengenai budaya- budaya politik hingga peran serta budaya politik partisipan. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman- teman sekalian dalam meemahami budaya politik. Terima Kasih.